Bawaslu Provinsi Riau membeberkan kerawanan pada Pilkada Tahun 2020

Pekanbaru-Gema Wahyu Adinata, SH Kordiv Penindakkan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Riau membeberkan kerawanan pada Pilkada Tahun 2020, Rabu (9/10/2019).

Gema Bersama dengan Komisioner KPU Prov Riau, Nugroho yang sering disapa dengan bang Nugi menyampaikan hal tersebut pada talk show salah satu stasiun Radio swasta di Pekanbaru.

Talkshow yang berlangsung kurang lebih 60 menit ini membahas permasalahan- permasalahan yang muncul saat Pemilu Tahun 2019 lalu dan bagaimana upaya KPU dan Bawaslu Riau untuk menangantisipasi masalah tersebut.

Mulai dari pemasalahan Daftar Pemilih (DPT), kesiapan KPU dalam Logistik, hingga kerawanan yang ada.

Berkaitan dengan Daftar Pemilih (DPT), Nugi mengatakan bahwa masih minim-nya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi.

“Masalah DPT harus kita dudukkan bersama dengan pihak Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi untuk sama-sama kita himbau masyarakat agar sadar tertib administrasi.” ujar Nugi.

Selanjutnya, Billy menanyakan masalah anggaran dan kewenangan Bawaslu pada Pilkada 2020 kepada Gema karena berdasarkan undang-undang Pilkada kewenangan pengawasan ada pada Panwaslu bukan Bawaslu.

Gema menjawab, “Benar pada Undang-Undang 10 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah wewenang tersebut ditangan Panwaslu, namun saat ini Bawaslu sudah melakukan Judicial Review terhadap UU tersebut.”

Pada sesi selanjutnya Billy bertanya masalah anggaran pada Pilkada nanti kepada Gema.

“Untuk masalah anggaran, hal ini tidak lepas dari ketersediaan anggaran daerah di tiap Kabupaten/Kota dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) . Sampai saat ini, dari 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ikut dalam Pilkada 2020, tersisa 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu yang masih dalam proses rasionalisasi anggaran.” jelas Gema.

Gema menjelaskan bahwa usulan anggaran tersebut berdasarkan dari kebutuhan bukan keinginan. Karena dalam anggaran tersebut sudah dimasukkan biaya Honor Panwaslu Kecamatan hingga ke pengawas TPS dan termasuk biaya operasionalnya.

Pembahasan berlanjut pada Strategi Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Riau pada Pilkada 2020.

Gema menjelaskan bahwa Bawaslu Riau akan melakukan sosialisasi dan pendekatan hingga ke level RT/RW.

“Pada Pilkada nanti, Bawaslu Riau akan sosialisasi regulasi mulai dari level Kabupaten/Kota hingga tingkat RT/RW.” terangnya.

1106total visits,239visits today