Bawaslu Riau Awasi Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan 9 Partai Politik

Bawaslu Provinsi Riau, Pekanbaru – Bawaslu Riau lakukan pengawasan melekat proses verifikasi faktual kepengurusan pada 9 partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, Senin (17/10/22).

9 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi Riau adalah PBB, PKN Partai Garuda, PSI, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Perindo. Pelaksanaannya dilakukan selama 2 hari pada minggu (16/10/22) dan Senin (17/10/22) di masing-masing kantor partai politik secara langsung.

Pengawasan dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang meliputi jumlah daftar nama dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi, kebenaran daftar nama dan susunan pengurus partai politik, kebenaran daftar nama pengurus perempuan partai politik tingkat provinsi memperhatikan paling sedikit 30% dan domisili kantor tetap sesuai dengan surat keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sampai berakhirnya tahapan Pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Riau Hasan mengatakan Bawaslu Riau telah membentuk tim pengawasan verifikasi faktual kepengurusan pada 9 partai politik tingkat provinsi riau secara langsung.

“Kita sudah membentuk tim untuk mengawasi proses verifikasi faktual pada 9 partai politik oleh KPU Provinsi Riau sesuai jadwal dan tempat pelaksanaan dan kita melakukan pengawasan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hasan yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Dona Donora beserta staf sekretariat melakukan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan partai politik pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau.

Hasan menyampaikan bahwa selain PSI, masih ada beberapa partai lama non parlemen dan partai baru yang di verifikasi faktual oleh KPU Provinsi Riau. Kehadiran Bawaslu Riau dalam proses verifikasi adalah untuk memastikan KPU Provinsi Riau melakukan verifikasi sesuai dengan instrumen yang ada, sedangkan hasilnya nanti akan diputuskan dalam rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Riau, tutupnya.

Penulis : Nur Asiah
Editor : Aisyah