Bawaslu Riau dan Bawaslu Kab/Kota Bahas Potensi Permasalahan Hukum Pada Tahapan Pencalonan

Bawaslu Riau, Pekanbaru - Bawaslu Riau laksanakan kegiatan dengan agenda Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang ditaja oleh Divisi Hukum Bawaslu Riau. Divisi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan tahapan pencalonan.

Giat yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Riau, Kamis (14/09) dibuka oleh Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal. Dalam sambutannya Alnof mengatakan 153 hari lagi kita akan melakukan pemungutan suara, kurang dari itu kita harus melakukan kesiapan mengawal Pemilu ini.

"Komunikasi dan literasi harus diperkuat, meskipun suasana Pemilu kali ini tidak sepanas Pemilu 2019, namun harus tetap waspada terhadap permasalahan yang terjadi, " katanya.

Kemudian, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau Indra Khalid Nasution yang juga bertanggung jawab pada tahapan pencalonan ini mengatakan teman-teman semua harus menjalin komunikasi dengan bagian teknis KPU Kab/Kota.

"Sebagai pengawas, selain harus tau prosedur pengawasan, kita juga harus paham teknis yang harus kita awasi. Sehingga perlunya berkomunikasi dengan KPU agar bersedia berbagi informasi teknisnya," tutur Indra.

Kegiatan ini merupakan upaya Divisi Hukum Bawaslu Riau untuk mematangkan dan menginventarisir permasalahan hukum yang berpotensi muncul pada tahapan pencalonan ini, sehingga di perlukan persiapan agar dapat solusi dari seluruh permasalahan yang ada.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh Anggota KPU Riau Joni Suhaidi dengan tema Regulasi Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dan dilanjutkan dengan diskusi bersama Bawaslu Kab/Kota.

Peserta yang hadir pada kegiatan ini Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan Staf Hukum Bawaslu Kab/Kota.

Penulis : Rafika
Editor : Aisyah