Bawaslu Riau Hadiri FGD Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025

Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menggelar Pembukaan dan Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, bertempat di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau, pada Rabu (11/02/2026).

Kegiatan yang dimulai Pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD Provinsi Riau, instansi vertikal, penyelenggara Pemilu, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, partai politik, media massa, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pembukaan FGD dilakukan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, yang menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi secara objektif dan berkelanjutan di daerah.

“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi alat ukur penting untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi berjalan didaerah, baik dari aspek kebebasan sipil, hak politik, maupun kinerja lembaga demokrasi. Melalui FGD ini diharapkan diperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kondisi demokrasi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2025,” ujarnya.

FGD IDI Tahun 2025 bertujuan untuk menghimpun data, klarifikasi, serta masukan dari para pemangku kepentingan terhadap indikator-indikator IDI, yang mencakup aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi. Diskusi berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan narasumber dari unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, serta lembaga terkait lainnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Boby Rachmat, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan tahapan penting dalam memastikan kualitas dan kredibilitas penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di daerah.

“FGD menjadi ruang bersama untuk melakukan verifikasi dan pendalaman data IDI. Masukan dari seluruh peserta sangat dibutuhkan agar hasil Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 benar-benar mencerminkan kondisi faktual demokrasi di Provinsi Riau,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, dengan menyoroti dinamika demokrasi yang terjadi di Riau.

“Kami mendukung pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2025. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2025 masih terdapat dinamika demokrasi Pilkada di Riau, salah satunya melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Siak. Bawaslu siap menyediakan data hasil pengawasan PSU tersebut, dan berharap pengukuran IDI dilakukan secara presisi untuk mendukung penguatan kehidupan demokrasi di Provinsi Riau, Selain itu, Alnofrizal juga menanggapi terhadap IDI tahun 2024, khususnya tentang netralitas penyelenggara Pemilu. Dimana pada IDI 2024, tingkat netralitas penyelenggara Pemilu berada pada kategori tinggi, yakni 80, 77. Diharapkan, indikator netralitas penyelenggara Pemilu pada IDI 2025 bisa lebih baik dan naik hingga mencapai angka 100”.

Melalui pelaksanaan FGD IDI Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap dapat memperoleh data dan rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel di Provinsi Riau.