Bawaslu Riau Ikuti Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu, Perkuat Ekosistem Pengawasan yang Inklusif dan Nirkekerasan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau – Bawaslu Provinsi Riau mengikuti kegiatan Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan tema “Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawas Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan”. Kegiatan tersebut berlangsung pada 9–11 November 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau diwakili oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Patminah Nularna, dan Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Dona Donora. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Bawaslu dan pejabat perempuan dari Bawaslu provinsi se-Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, serta dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dan jajaran pejabat Bawaslu RI lainnya.

Dalam sambutannya, Rahmat Bagja menyampaikan adanya wacana penambahan jumlah anggota pengawas pemilu berdasarkan hasil rapat bersama Komisi II DPR RI. Wacana tersebut mencakup penambahan jumlah anggota Bawaslu RI menjadi tujuh orang, Bawaslu Provinsi menjadi tujuh orang, serta Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi lima orang. Selain itu, jumlah anggota Panwaslu Kecamatan direncanakan menjadi lima orang, sedangkan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) menjadi tiga orang.

Menurut Rahmat Bagja, wacana penambahan jumlah anggota tersebut diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi keterwakilan perempuan dalam kelembagaan pengawas pemilu pada periode mendatang.

Lebih lanjut, Rahmat Bagja menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini menjadi ruang penting bagi pengawas pemilu perempuan untuk berbagi pengalaman dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Pengalaman tersebut, baik dari unsur pimpinan maupun jajaran sekretariat, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan, memetakan risiko, serta merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Ia berharap berbagai pengalaman dan masukan yang dihimpun melalui pertemuan ini dapat dirangkum menjadi rekomendasi serta langkah mitigasi yang konkret. Dengan demikian, berbagai persoalan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya dapat diantisipasi menjelang Pemilu Tahun 2029.

Rahmat Bagja juga mengingatkan bahwa dinamika politik ke depan perlu dicermati secara serius. Situasi politik yang sebelumnya diprediksi akan menghangat pada 2027 ternyata telah menunjukkan dinamika sejak akhir 2026. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk terus mencermati perkembangan situasi dan kondisi, menyusun langkah mitigasi terhadap berbagai potensi permasalahan, serta tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Melalui kegiatan Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu ini, diharapkan terbangun komunikasi dan koordinasi yang semakin kuat antarpengawas pemilu perempuan di seluruh Indonesia. Selain itu, forum ini menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu serta mendorong terciptanya lingkungan kerja dan ekosistem pengawasan pemilu yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Keikutsertaan Bawaslu Provinsi Riau dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mendorong kontribusi perempuan dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.