Hasan : Pentingnya Sosialisasikan Produk Hukum Kepemiluan

Bawaslu Riau, Dumai - Anggota Bawaslu Riau Hasan mengatakan pentingnya sosialisasikan produk hukum kepemiluan kepada publik dalam proses Pemilu. Hal tersebut disampaikan Hasan saat lakukan supervisi dan monitoring teknis sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu di Bawaslu Kota Dumai, Rabu (7/2/2023).

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Riau itu juga menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, sehingga pengelolaan JDIH harus dilakukan dengan profesional karena merupakan salah satu sarana penyedia informasi kepada publik berkaitan dengan produk hukum yang ada di Bawaslu.

Tentunya dari kunjungan ini, Hasan berharap Bawaslu Kota Dumai bisa memaksimalkan pengelolaan JDIH serta melakukan sosialisasi produk hukum Bawaslu kepada stakeholder terkait terlebih lagi kepada partai politik peserta Pemilu dan masyarakat sehingga bisa memahami aturan yang berlaku pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Kemudian Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Dona Donora, mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sosialisasi dan implementasi produk hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota, mengingat tahapan Pemilu sedang berlangsung.

Dona mengatakan pemahaman regulasi terkait kepemiluan sangat penting terkhusus bagi penyelenggara Pemilu sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak keluar dari regulasi yang telah ditetapkan.

"Saya berharap agar Bawaslu kabupaten/kota dapat lebih bersinergi dengan jajaran kebawah untuk dapat lebih intens melakukan kajian hukum dan juga melakukan review terhadap produk hukum yang sudah ada, sehingga pemahaman terhadap regulasi bisa lebih maksimal," harap Dona.

Penulis: Aisyah

Editor: Huda