Pengamat Politik Riau Soroti Anggaran Penyelenggaraan Pemilu, Ini Tanggapan Anggota KPU dan Bawaslu Riau

Bawaslu Riau, Pekanbaru – Anggota Bawaslu Provinsi Riau Hasan, M.Si diamanahi menjadi salah satu narasumber dalam program Dialog Riau Forum yang mengangkat tema bertajuk “Jelang Pemilu 2024 Parpol dan Calon Mulai Memanas,” Kamis (03/11/2022). Kegiatan yang diselenggarakan secara live melalui stasiun televisi tersebut diselenggarakan oleh PT. Riau Media Televisi (RTV) pada pukul 15.30 WIB di Studio Riau Televisi, jalan H.R. Soebrantas Panam Pekanbaru.

Selain Hasan, narasumber lainnya yang dihadirkan yaitu anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto, S.IP., M.Si, serta dua orang pengamat politik Riau Dr. Andi Yusran dan Dr. Hasanuddin, M.Si.

Saat ditanya oleh pembawa acara pesiapan apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu untuk Pemilu 2024. Hasan menjawab bahwasanya sudah banyak yang dilakukan Bawaslu mulai dari persiapan regulasi (Perbawaslu) sebagai instrumen dalam melakukan pengawasan sampai dengan pembentukan Panwaslu kecamatan.

"Kalau berkaitan dengan persiapan Bawaslu, sudah banyak yang dilakukan terutama berkaitan dengan regulasi, sudah ada beberapa Perbawaslu yang dikeluarkan sebagai instrumen kita untuk melakukan pengawasan”, jelas Hasan seperti yang dikutip dari channel RTV tersebut.

Hasan juga mengatakan, Bawaslu sudah membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi tahapan Pemilu di tingkat kecamatan. "Alhamdulillah, kami telah melakukan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di 173 kecamatan yang ada di Provinsi Riau, dan mereka sedang berproses bekerja di lapangan" jelas Hasan yang juga merupakan Koordinator Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau itu.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Riau Dr. Hasanuddin, M.Si menyoroti kenaikkan anggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang dukup besar dibangdingkan dengan Pemilu sebelumnya yaitu sekitar 76 triliun rupiah untuk anggaran KPU. Dia berharap anggaran yang cukup besar tersebut benar-benar dibelanjakan untuk hal-hal penting dalam Pemilu seperti adanya kebijakan tentang asuransi kepada penyelenggara Pemilu yang melaksanakan tugas di lapangan.

Menanggapi hal itu, anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan, peningkatan anggaran Pemilu 2024 berkorelasi terhadap peningkatan honorarium dari tenaga badan adhoc penyelenggara Pemilu sekitar 100% dibanding Pemilu sebelumnya. Selain itu, juga ada santunan kecelakaan kerja bagi penyelenggara Pemilu mulai dari 8 juta sampai dengan 36 juta rupiah, tergantung jenis kecelakaan kerja yang dialami.

Senada dengan itu, anggota Bawaslu Provinsi Riau Hasan menjelaskan, anggaran penyelenggaraan Pemilu yang besar tersebut akan kembali kepada masyarakat yang bergabung di badan adhoc.

“Dana yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu yang relatif banyak itu akan diberikan kembali kepada masyarakat yang bergabung di badan adhoc kita. Kalau di KPU ada PPK, PPS, dan KPPS, kemudian di Bawaslu ada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Nah, itu hampir 50% dari total anggaran yang diberikan ke KPU dan Bawaslu,” ungkap Hasan.

Hasan menambahkan, selain program santunan kecelakaan kerja, Bawaslu juga sudah mendaftarkan jajarannya ke BPJS Ketenagakerjaan. “Kita sudah mendaftarkan teman-teman kita ke BPJS Ketenagakerjaan, ini sebagai evaluasi yang kita lakukan dari Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kemarin,” tambah Hasan.

Diakhir diskusi yang berjalan hangat tersebut, Hasan menaruh harapan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pesta demokrasi di Provinsi Riau. “Mohon bantu kami untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu, dan mohon juga berikan masukan terhadap kerja-kerja kami kalau ternyata ada yang tidak sesuai dengan yang semestinya karena ini adalah kontestasi untuk hajat kita bersama,” pinta Hasan.

Penulis: Alfian
Editor: Hamidi