Bawaslu Riau dan PKB Bahas Evaluasi Pilkada dalam Konsolidasi Demokrasi

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau — Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Riau, Jalan Datuk Maharaja, Pekanbaru, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi dan diskusi untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya serta membahas tantangan demokrasi ke depan.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini bertujuan memperkuat komunikasi dengan partai politik, mendiskusikan berbagai isu kepemiluan, serta menerima masukan terkait kinerja Bawaslu dan jajarannya.

Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto, mengapresiasi dedikasi Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya. Dalam diskusi tersebut, ia turut mempertanyakan esensi pelaksanaan Pilkada secara langsung di tengah besarnya anggaran yang dibutuhkan dan masih maraknya praktik politik uang.

Pandangan serupa disampaikan oleh Kasir, S.T., yang menyoroti tantangan demokrasi akibat tingginya orientasi terhadap modal finansial. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan calon pemimpin yang kompeten, tetapi memiliki keterbatasan modal.

Sementara itu, Ketua Perempuan Bangsa Provinsi Riau, Siti Aisyah, menyoroti praktik kampanye yang cenderung berorientasi pada pembagian uang daripada penyampaian visi dan misi kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan pandangan mengenai perlunya ruang kampanye di lingkungan rukun tetangga (RT) yang dapat diawasi secara langsung.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Riau sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Indra Khalid Nasution, menyampaikan bahwa setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan terobosan untuk memperkuat demokrasi sekaligus mengantisipasi kelemahan masing-masing sistem.

Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan politik serta keterbukaan Bawaslu untuk menerima masukan dari partai politik.

Indra turut mengimbau PKB dan seluruh partai politik untuk berpartisipasi dalam mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara berjenjang. Pengawasan sejak tingkat bawah dinilai penting untuk mencegah permasalahan data pemilih yang dapat berdampak pada penyelenggaraan pemilu maupun pemungutan suara ulang (PSU).

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Patminah Nularna, menekankan pentingnya proses rekrutmen kader perempuan yang berkualitas dan mampu bersaing tanpa semata-mata bergantung pada modal finansial. Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang disampaikan ke tingkat pusat, baik dari perspektif penyelenggara pemilu maupun partai politik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto, yang juga menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu; Wakil Ketua DPW PKB Riau, Sugianto dan Rendra; Ketua Perempuan Bangsa Provinsi Riau, Siti Aisyah; anggota DPRD Provinsi Riau, Kasir; anggota DPRD Kabupaten Kampar, Raja Reza Fahlevi; serta jajaran pengurus PKB lainnya.

Melalui kegiatan konsolidasi ini, Bawaslu Provinsi Riau dan PKB diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berintegritas serta melahirkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.