Bawaslu Riau Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama DPW PKS Riau

Pekanbaru, Bawaslu Riau – Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kunjungan silaturahmi dalam rangka Konsolidasi Demokrasi ke Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan peserta Pemilu melalui dialog dan diskusi guna mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelumnya serta menghimpun masukan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas dan berintegritas kedepannya.

Rombongan Bawaslu Riau dipimpin Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, didampingi Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Indra Khalid Nasution, Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Patminah Nularna, Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Dona Donora, beserta jajaran staf. 

Kehadiran Bawaslu Riau disambut langsung oleh Ketua DPW PKS Riau H. Ahmad Tarmizi bersama jajaran pengurus DPW PKS Riau, mengawali pertemuan, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh DPW PKS Riau. Menurutnya, silaturahmi ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh peserta Pemilu.

“Alhamdulillah kami dapat bersilaturahmi dan disambut dengan hangat oleh Ketua beserta jajaran pengurus DPW PKS Riau. Pertemuan ini menjadi ruang untuk berdiskusi, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang lalu, sekaligus mendengarkan berbagai masukan dan harapan untuk penyelenggaraan Pemilu ke depan agar semakin baik,” ujar Alnofrizal.

Ia menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara penyelenggara dan peserta Pemilu harus terus dijaga dalam koridor tugas dan fungsi masing-masing. Komunikasi yang baik diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Indra Khalid Nasution, menjelaskan bahwa pada masa pratahapan terdapat dua fokus utama pengawasan yang menjadi perhatian Bawaslu, yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Menurut Indra, keterlibatan aktif partai politik sangat diperlukan dalam mendukung kedua proses tersebut. Partai politik diharapkan ikut memastikan data pemilih selalu akurat sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih maupun munculnya potensi penyalahgunaan data pemilih. Selain itu, partai politik juga perlu secara aktif memperbarui data kelembagaan, kepengurusan, keanggotaan, serta perubahan alamat kantor melalui SIPOL sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengawasan pada masa pratahapan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Karena itu, sinergi antara Bawaslu, KPU, dan partai politik harus terus diperkuat agar kualitas demokrasi dapat dijaga sejak sebelum tahapan Pemilu dimulai,” jelas Indra.

Ia menambahkan bahwa selain fokus pada pengawasan masa pratahapan, Bawaslu Riau juga terus melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama mitra strategis dan peserta Pemilu. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui silaturahmi, dialog, dan diskusi bersama partai politik, seperti kunjungan ke DPW PKS Riau yang dilaksanakan saat ini, untuk membangun komunikasi, menyerap masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga demokrasi.

Selain itu, Bawaslu Riau juga mengembangkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) sebagai upaya membekali masyarakat, khususnya para pemilih, dengan pengetahuan dan pemahaman kepemiluan sehingga memiliki daya tahan atau “imunitas” terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, penyebaran disinformasi, maupun praktik-praktik lain yang dapat mencederai integritas Pemilu. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Patminah Nularna, menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pengawasan Pemilu.

Menurut Patminah, peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan kepada jajaran pengawas Pemilu, tetapi juga kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi agar semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif.

“Bawaslu Riau terus mendorong kolaborasi dengan partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media, serta berbagai mitra strategis lainnya. Semakin banyak masyarakat yang memahami kepemiluan dan ikut mengawasi, maka kualitas demokrasi juga akan semakin baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Riau H. Ahmad Tarmizi, menyambut baik kunjungan Bawaslu Riau dan berharap silaturahmi tersebut dapat menghasilkan kebaikan bagi penguatan demokrasi di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Tarmizi menyampaikan harapannya agar pengawasan yang dilakukan Bawaslu dapat menjangkau hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), khususnya di wilayah pesisir dan daerah pinggiran. Menurutnya, pengawasan yang optimal menjadi kunci untuk memastikan tidak terjadi pengkhianatan terhadap suara rakyat maupun berbagai bentuk kecurangan dalam proses Pemilu.

Ia juga menilai pendidikan politik kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar demokrasi mampu melahirkan kader-kader terbaik berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan semata-mata karena kekuatan finansial. Menurutnya, apabila praktik politik uang dapat dicegah atau diminimalisasi, maka Pemilu akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Berbagai masukan mengenai penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik, serta upaya menjaga integritas Pemilu menjadi bagian dari pembahasan antara Bawaslu Riau dan jajaran DPW PKS Riau. Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, diharapkan sinergi antara penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu terus terjalin dalam mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, jujur, adil, dan berintegritas.