Bawaslu Riau Serahkan Laporan Hasil Pengawasan PSU Ke Bawaslu RI
|
Jakarta, Bawaslu Riau serahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) penyelenggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil tindaklanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 4 (empat) permohonan pada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada senin (29/07/2024).
Penyampaian laporan ini berdasarkan surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan berkenaan dengan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Penyampaian laporan diterima langsung oleh tim Advokasi Hukum Bawaslu RI. Pada penyampaian laporan Bawaslu Riau diwakili Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau Indra Khalid Nasution, Kordinator Divisi Pencegahan, Pertisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya, Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Riau Dona Donora serta Staf Sekretariat Bawaslu Riau, dan perwakilan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PSU yaitu Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Rio Handika, Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Dwi Apriansyah Indra, Anggota Bawaslu Kota Dumai Yeni Kartini dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Safrizal Hasbi.
Ditemui setelah penyampaian laporan Indra mengatakan "hari ini kita mengantarkan laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke Bawaslu RI, hal ini merupakan kewajiban Pengawas Pemilu untuk melaporkan hasil pengawasannya secara berjenjang. Adapun laporan kita pada intinya bahwa pelaksanaan PSU di 4 Kab/Kota di Riau relatif berjalan lancar, semoga ini bisa diterima semua pihak agar kita bisa berkonsentrasi menghadapi Pilkada serentak 2024 ini" ujar Indra.
Untuk diketahui pelaksanaan PSU sudah dilaksanakan dan diawasi oleh Bawaslu Riau serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengawas tingkat Kecamatan hingga Pengawas Kelurahan/Desa yang mengawasi secara melekat pada 29 Juni 2024 di masing-masing 1 TPS di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hulu dan 2 TPS di Kota Dumai. Serta 13 Juli 2024 pada 31 TPS di Kabupaten Rokan Hulu.
Penulis : Fitr
Editor: Angga
