Bawaslu Riau Siapkan 480 Kader Pengawas Partisipatif

Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memulai program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara nasional. Kegiatan pembukaan (kick off) digelar di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026), dan dihadiri anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti.

Lolly menegaskan, menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Karena itu, Bawaslu terus mendorong keterlibatan publik melalui pendidikan pengawasan partisipatif.

Menurut dia, program tersebut bertujuan mentransfer pengetahuan kepemiluan kepada masyarakat agar lahir kader-kader yang mampu ikut mengawasi jalannya Pemilu.

“Bawaslu sudah sejak lama menyiapkan kader pengawas dari masyarakat, dahulu namanya berbeda, sekarang dikenal sebagai Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P),” ujar Lolly.

Ia menjelaskan, kader yang dibentuk diharapkan memiliki empat karakter utama, yakni memahami aturan, bersikap kritis, berani menyuarakan kebenaran, serta mampu memberi dampak positif bagi kualitas demokrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, mengatakan pihaknya menyiapkan 480 orang untuk menjadi kader pengawas partisipatif yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

“Setiap Bawaslu kabupaten/kota akan mendidik 40 orang kader. Pelaksanaannya dijadwalkan pada Mei hingga Juni 2026,” ucap Alnofrizal.

Anggota Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya, yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, menambahkan bahwa Bawaslu telah menyiapkan modul pendidikan dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

Ia optimistis program ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan pemilihan, sehingga mendorong proses demokrasi yang lebih partisipatif, berintegritas, dan bermartabat.

Amir juga mengungkapkan bahwa “Harapan penting dari Bawaslu adalah bagaimana pengawasan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dapat menggema di seluruh Indonesia, sehingga para kader tidak hanya memahami fungsi pengawasan, tetapi juga mampu bergerak aktif di tengah masyarakat, selanjutnya keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini tidak menjadi penghalang bagi Bawaslu dan seluruh jajarannya untuk terus menjalankan program pendidikan pengawasan partisipatif secara maksimal” tutupnya.