Lompat ke isi utama

Berita

Dari RRI Pekanbaru, Alnofrizal Gaungkan Pengawasan Partisipatif

Foto

PEKANBARU – Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal dan Ketua KPU Provinsi Riau menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa di Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, dengan tema “73 Tahun KPU Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”. Rabu (18/11/2026). 

Dalam dialog tersebut Alnofrizal mengingatkan bahwa tugas penyelenggara Pemilu bukanlah pekerjaan yang mudah. KPU dan Bawaslu dituntut memiliki kesiapan mental, profesionalitas, serta ketelitian dalam menjalankan setiap tahapan. Terlebih, penyelenggara Pemilu bekerja di tengah masyarakat yang memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik dan beragam pandangan terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Menurutnya, ketepatan waktu, ketelitian dalam penghitungan, serta pengelolaan setiap tahapan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Sebab, kesalahan dalam proses penyelenggaraan dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan memengaruhi kepercayaan terhadap hasil Pemilu.

Selanjutnya, Alnofrizal juga menyampaikan bahwa Bawaslu telah berusia 18 tahun sejak dibentuk pada 9 April 2008. Dalam perjalanan tersebut, Bawaslu juga telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu, Ia menegaskan bahwa pengawasan Pemilu tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar pengawasan dapat berjalan secara lebih luas dan substantif.

“Sebagai anak bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah panjang penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama mengawal Pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Alnof menjelaskan bahwa pelanggaran Pemilu terdapat berbagai bentuk pelanggaran, di antaranya pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, serta bentuk pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu. Dengan cara datang langsung ke Bawaslu terdekat dan membawa Identittas diri dan menyampaikan dugaan pelanggaran yang diketahui.

Alnofrizal juga memastikan bahwa identitas pelapor tidak dipublikasikan karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dan setiap laporan yang diterima dari masyarakat  Bawaslu akan menindaklanjuti berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Lebih lanjut Alnof berharap setiap penyelenggaraan Pemilu dapat terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga pelaksanaan Pemilu mendatang semakin berkualitas serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Di Akhir dialog, Alnofrizal menyoroti perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan masyarakat menyampaikan kritik dan pendapat melalui media sosial. Namun, ia berharap masyarakat tidak hanya menyampaikan persoalan melalui ruang digital, tetapi juga memanfaatkan saluran resmi pengaduan dan pelaporan yang disediakan Bawaslu.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran sangat penting untuk mendukung pengawasan Pemilu. Dengan demikian, berbagai persoalan dapat ditindaklanjuti lebih awal dan hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dapat terlindungi.

 “Semoga penyelenggaraan Pemilu 2029 mendatang dapat berjalan sesuai harapan kita bersama, semakin berkualitas, berintegritas, dan mendapat kepercayaan masyarakat,” tutup Alnof

Penulis: Asiah

Editor: Angga

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle