Evaluasi Konsolidasi Demokrasi, Indra Dorong Pengawasan Partisipatif Menyasar Masyarakat khususnya Pemilih Pemula

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau — Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program pengawasan pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pelalawan menggelar Diskusi Kepemiluan bertajuk "Evaluasi Pelaksanaan Program Konsolidasi Demokrasi", pada Senin (24/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan ruang Zoom Meeting ini menghadirkan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau, Indra Khalid Nasution sebagai narasumber utama.

Saat diwawancarai di ruang kerjanya yang berlokasi di Lantai 2 Kantor Bawaslu Provinsi Riau usai pemaparan materi, Indra menegaskan pentingnya repositioning dan penajaman arah agenda konsolidasi demokrasi yang saat ini tengah bergulir di seluruh tingkatan pengawas Pemilu.

Menurut Indra, pelaksanaan konsolidasi demokrasi di masa non-tahapan tidak boleh berhenti sebatas seremoni kelembagaan, melainkan harus menyasar langsung akar rumput dan elemen publik yang berorientasi pada pengawasan partisipatif.

"Konsolidasi demokrasi itu idealnya difokuskan ke masyarakat sipil, bukan ke TNI, Polri, atau partai politik. Kalau dengan TNI, Polri, maupun pengurus partai politik, porsinya lebih tepat dijadikan sebagai ruang diskusi dan koordinasi kelembagaan," ujar Indra Khalid Nasution saat ditemui di ruang kerjanya di Lantai 2 Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).

Lebih lanjut, Indra menyoroti pentingnya inventarisasi masalah di lapangan guna melahirkan inovasi pengawasan yang presisi dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

"Bawaslu disetiap tingkatan harus aktif mengidentifikasi masalah dari tiap lapisan masyarakat. Pemetaan masalah tersebut nantinya kita jadikan bahan baku utama untuk melahirkan inovasi program pengawasan yang lebih adaptif dan aplikatif di masa depan," tambahnya.

Selain menyasar masyarakat sipil secara luas, Indra juga menekankan pentingnya membangun literasi politik dan pengawasan pemilu sejak dini kepada generasi muda.

"Kita juga perlu memperluas jangkauan konsolidasi ke sekolah-sekolah dengan target utama para pemilih pemula. Menanamkan kesadaran kritis dan semangat pengawasan partisipatif sejak usia sekolah adalah investasi jangka panjang untuk menjaga integritas demokrasi kita," tegasnya.

Melalui diskusi evaluasi ini, Bawaslu Provinsi Riau berharap seluruh Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Pelalawan, dapat menyempurnakan strategi kerja pengawasan non-tahapan, sehingga sinergi antara lembaga pengawas dan masyarakat civil society semakin solid menjelang tahapan Pemilu maupun Pemilihan berikutnya.