Ketua Bawaslu Riau Sampaikan Masukan Penguatan Pengawasan dalam FGD RUU Pemilu

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau – Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, menyampaikan sejumlah masukan terkait penguatan pengawasan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian dan Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), Senin (2/11/2026), di Hotel Wizh, Pekanbaru.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia bersama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Riau ini turut dihadiri Ketua Umum AIPI Pusat, perwakilan partai politik, pegiat pemilu dan demokrasi, organisasi masyarakat sipil, praktisi kepemiluan, pegiat gender, ahli hukum, serta pemerhati kepemiluan.

FGD ini menjadi ruang diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap revisi UU Pemilu sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan demokrasi dan penguatan sistem kepemiluan di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan sejumlah masukan, khususnya terkait kebutuhan penguatan fungsi dan efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya akses bagi Bawaslu untuk memperoleh data kepemiluan yang dimiliki KPU.

Menurut Alnofrizal, akses terhadap data kepemiluan tersebut penting untuk membantu Bawaslu memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

“Dengan adanya akses data, pelaksanaan tugas pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Selain itu, Alnofrizal juga menyampaikan perlunya penambahan petugas pengawas ad hoc Bawaslu untuk memaksimalkan pengawasan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Ketersediaan petugas pengawas yang memadai diperlukan agar pengawasan dapat menjangkau hingga tingkat paling bawah,” tambahnya.

Kedua masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan RUU Pemilu, terutama terkait penguatan dukungan kelembagaan serta sumber daya pengawasan Bawaslu.

Melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur tersebut, Bawaslu Provinsi Riau berharap revisi UU Pemilu dapat memperhatikan kebutuhan pengawasan secara lebih optimal sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.