Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Buruh, Bawaslu Riau Dorong Perbaikan Sistem Kepemiluan

Pekanbaru-Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Exco Partai Buruh Provinsi Riau pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Exco Partai Buruh Provinsi Riau ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara Pemilu dan partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi ke depan.

Kunjungan Bawaslu Provinsi Riau diterima langsung oleh Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Riau, Erick Suryadi, bersama jajaran pengurus partai. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis kepemiluan, termasuk wacana revisi Undang-Undang Pemilu, penghapusan Presidential Threshold, penyesuaian Parliamentary Threshold, serta berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau, Amirudin Sijaya, menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari rangkaian dialog yang dilakukan Bawaslu kepada partai politik dan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan untuk perbaikan sistem demokrasi dan kepemiluan.

“Terima kasih atas kesediaan Partai Buruh menerima kunjungan kami. Kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini merupakan bagian dari rangkaian dialog yang juga kami lakukan kepada partai politik lainnya serta berbagai Stakeholder terkait. Kami ingin mendengar pandangan dan masukan mengenai berbagai isu kepemiluan, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu, serta evaluasi terhadap kinerja Bawaslu agar pengawasan Pemilu ke depan semakin baik,” ujar Amirudin.

Dalam diskusi, Bawaslu Riau juga mengangkat sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama, seperti netralitas aparatur sipil negara (ASN), politisasi SARA, penyebaran disinformasi, politik uang, hingga berbagai tantangan pengawasan di tingkat akar rumput.

“Berbagai isu yang kita diskusikan hari ini merupakan tantangan yang akan terus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan. Oleh karena itu, Bawaslu memandang penting adanya kolaborasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan utama demokrasi. Masukan yang kami terima akan menjadi bahan evaluasi dan penguatan strategi pencegahan serta pengawasan partisipatif,” tambah Amir.

Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Riau, Erick Suryadi, mengapresiasi keterbukaan Bawaslu dalam membangun komunikasi dengan partai politik. Menurutnya, konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sesuai prosedur perlu terus dipertahankan.

“Kami mengapresiasi Bawaslu yang selama ini tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan terbuka kepada partai politik. Ke depan, kami berharap Bawaslu dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan sehingga pelaksanaan Pemilu berikutnya dapat berjalan lebih baik dibandingkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya,” kata Erick.

Selain itu, jajaran Partai Buruh juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan Pemilu, di antaranya tantangan partai politik dalam menyiapkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mekanisme pindah memilih, serta efektivitas pengawasan di tingkat desa yang dinilai masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Provinsi Riau berharap dapat terus memperkuat kolaborasi dengan partai politik dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.