Perkuat Sinergi Demokrasi, Bawaslu Riau Serap Masukan PDIP untuk Pengawasan Pemilu yang Berkualitas

Pekanbaru, Bawaslu Riau- Dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan dan menyerap masukan dari Peserta Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau, di Kantor DPD PDIP Provinsi Riau, Pekanbaru pada Rabu (24/06/2026).

Kedatangan Bawaslu Provinsi Riau dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Indra Khalid Nasution, didampingi jajaran sekretariat. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Riau Hendrik Pangaribuan, Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Riau Suyadi, Kepala Sekretariat DPD PDIP Provinsi Riau Suyatno, serta pengurus partai lainnya.

Dalam sambutannya, Indra Khalid Nasution menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan DPD PDIP Provinsi Riau.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya, semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus terjaga dan semakin kuat dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu kedepannya. Melalui program Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi partai politik untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja pengawasan yang kami lakukan,” ujar Indra.

Indra menjelaskan bahwa saat ini tahapan pra-pemilu telah berjalan, termasuk pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Menurutnya, Bawaslu dan partai politik harus bersama-sama untuk memastikan seluruh proses yang dilaksanakan KPU berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan secara melawan hukum. Karena itu, Bawaslu sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan dari partai politik sebagai peserta pemilu,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Riau, Suyadi, menyambut baik pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang yang positif untuk memperkuat komunikasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

“Kami menyambut baik kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Riau. Komunikasi seperti ini penting untuk menjaga hubungan yang konstruktif antara penyelenggara pemilu dan partai politik, sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai masukan demi perbaikan penyelenggaraan pemilu kedepan,” ujar Suyadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat DPD PDIP Provinsi Riau, Suyatno, menyampaikan sejumlah perhatian terkait pemutakhiran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa PDIP Riau telah mengikuti proses penginputan data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), khususnya terkait struktur kepengurusan dan keanggotaan partai.

“Kami telah mengikuti proses pengisian Sipol, khususnya terkait data kepengurusan dan keanggotaan partai. Selain itu, kami juga melihat masih terdapat tantangan dalam pemutakhiran data pemilih, misalnya data pemilih yang telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat namun belum segera terhapus dari daftar pemilih. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar data pemilih semakin akurat,” kata Suyatno.

Menurutnya, koordinasi dan konsolidasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjelang tahapan pemilu.

“Kerja-kerja persiapan pemilu sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum tahapan dimulai. Dengan demikian, partai politik dapat mempersiapkan diri secara lebih baik, baik secara administratif maupun substantif,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Riau, Hendrik Pangaribuan, berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara Bawaslu dan partai politik dapat terus ditingkatkan.

“Kami berharap kerja sama yang harmonis antara Bawaslu dan partai politik dapat terus terpelihara dan bahkan semakin baik ke depannya. Dengan sinergi yang kuat, Bawaslu Provinsi Riau dapat terus mencerminkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” ujar Hendrik.

Hendrik juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pentingnya peningkatan kualitas calon peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Menutup diskusi, Indra Khalid Nasution menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Riau juga memiliki Posko Pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi, masukan, maupun laporan yang berkaitan dengan kepemiluan.

“Bawaslu memiliki mekanisme dan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik maupun masyarakat. Setiap informasi dan laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu,” tutup Indra.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai isu strategis kepemiluan, di antaranya pemutakhiran data partai politik, akurasi daftar pemilih tetap (DPT), penguatan sumber daya manusia penyelenggara dan peserta pemilu, serta berbagai gagasan mengenai pengembangan sistem pemilu nasional dan daerah di masa mendatang.