Amiruddin Sijaya Jadi Narasumber Podcast KPU Riau, Bahas Pengawasan Kampanye dan Partisipasi Publik

PEKANBARU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menghadirkan Amiruddin Sijaya sebagai narasumber dalam podcast yang membahas pengawasan kampanye dan penguatan partisipasi publik pada tahapan pemilu, Kamis (7/5/2026).

Dalam podcast tersebut, Amiruddin Sijaya menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap tahapan pemilu, tetapi juga melalui sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya keterlibatan publik dalam pesta demokrasi.

“Pengawasan partisipatif bukan hanya mengawasi tahapan, tetapi juga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 WIB itu turut membahas pengawasan pada tahapan kampanye. Berbagai strategi penguatan pengawasan partisipatif dipaparkan, mulai dari pembentukan pojok pengawasan, kampung pengawasan, hingga penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Amiruddin juga menekankan pentingnya melibatkan kelompok strategis dalam pengawasan pemilu, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan inklusif.

Podcast tersebut juga membahas sosialisasi pengawasan partisipatif melalui kegiatan di lingkungan kampus dan perguruan tinggi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik generasi muda agar lebih aktif mengawal jalannya demokrasi.

Pengawasan terhadap proses pengumpulan dan pemutakhiran data pemilih berbasis teknologi informasi turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Hal itu dinilai penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan valid menjelang tahapan pemilu.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Riau berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin meningkat sehingga pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau dapat berjalan dengan aman, transparan, dan berintegritas.